PERLAKUAN PPh ATAS JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA

PERLAKUAN PPh ATAS JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA

Diposkan oleh ankga suhenda on Selasa, 13 November 2012


ok deyh kali ini admin akan mencoba sharing mengenai PERLAKUAN PPh ATAS JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA, ok deyh langsug aja neyh info na :

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK  NOMOR S - 141/PJ.43/2006 TENTANG PERLAKUAN PPh ATAS JASA OUTSOURCING TENAGA KERJA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa Nomor tanggal 28 April 2006 perihal tersebut di atas, dengan ini  disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut, Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 

 a. Kontrak/tagihan jasa outsourcing tenaga kerja pada umumnya terdiri dari jumlah upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja (biaya personil) ditambah dengan imbalan jasa manajemen (management fee) sejumlah prosentase tertentu; 

 b. Jasa tersebut merupakan Jasa Kena Pajak, sehingga atas penyerahannya terutang Pajak pertambahan Nilai dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar total tagihan (biaya personil dan jasanya) sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003; 

 c. Jika tagihan/kontrak atas jasa tersebut dapat dipisahkan antara biaya personil dan jasanya, maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong oleh pengguna jasa adalah sebesar  15% X 40% atau 6% dari jumlah imbalan bruto tidak termasuk PPN hanya atas pemberian jasanya saja, sesuai Surat Dirjen Pajak Nomor S-470/PJ.313/2003; 

 d. Sebagai contoh untuk memperjelas masalah adalah sebagai berikut : 

 Tagihan/kontrak jasa outsourcing tenaga kerja (dalam rupiah) :
  - Biaya personil  20.000.000
  - Jasa manajemen 10% 2.000.000
   jumlah   22.000.000
   PPN 10%  2.200.000
   Jumlah tagihan  24.200.000 

Jika mengacu pada poin c di atas, maka atas tagihan seperti contoh tersebut, pengguna jasa akan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 6% X Rp. 2.000.000 = Rp. 120.000 sehingga jumlah yang dibayarkan pengguna jasa kepada pemberi jasa adalah Rp. 24.200.000 - Rp. 120.000 = Rp. 24.080.000; 

 e. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara memohon penegasan apakah perlakuan PPh Pasal 23 terhadap jasa outsourcing tenaga kerja sudah benar.

2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 antara lain diatur bahwa atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, antara lain diatur bahwa : 

 a. Jenis jasa lain tersebut antara lain adalah :
  i. Jasa teknik dan jasa manajemen;
  ii. Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja. 

 b. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong atas imbalan sehubungan dengan jasa tersebut pada butir a adalah 15% x 40% atau 6% (enam persen)dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 

 c. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak. 

4. Berdasarkan ketentuan di atas dengan ini ditegaskan sebagai berikut : 

 a. Apabila PT ABC ikut serta secara langsung dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan manajemen penyediaan tenaga kerja, maka atas jasa tersebut termasuk dalam pengertian jasa manajemen, yang atas imbalannya dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 

 b. Apabila PT ABC hanya sebagai penyedia tenaga kerja, dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemennya, maka atas jasa tersebut termasuk dalam pengertian jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja yang atas imbalannya dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6% (enam persen) dari jumlah bruto tidak termasuk PPN; 

 c. Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak

Semoga info d atas bisa bermanfaat bagi teman-teman...
^_^



{ 0 komentar... read them below or add one }

Poskan Komentar